Kemenkumham dan BI Upayakan UMKM Kalsel Naik Kelas
Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali berjabat tangan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo. (FOTO:IST).
BANJARMASIN, jukung.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi ke Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (30/5/23).
Kegiatan kunjungan silaturahmi ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah, Faisol Ali didampingi Kepala Divisi Administrasi, Rifqi Adrian Kriswanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono, Kepala Divisi Imigrasi, Junita Sitorus, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Eka Shanty Maulina bersama Tim.
Kehadiran jajaran Kemenkumham Kalsel ini diterima dengan baik oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo bersama jajaran.
Menjadi wujud silaturahmi dan sinergitas, Wahyu Pratomo menyampaikan bahwa BI Kalsel memiliki atensi dalam upaya pemberdayaan serta peningkatan UMKM di Kalsel agar dapat naik kelas.
“Semangat ini menjadi awal silaturahmi yang baik bagi Bank Indonesia dan Kemenkumham Kalsel. Melalui diskusi kita menemukan hal-hal yang dapat ditindaklanjuti bersama sebagai upaya meningkatkan UMKM Kalsel agar dapat naik kelas,” ucap Wahyu Pratomo.
Merespon hal tersebut, Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali menyampaikan bahwa Kemenkumham memiliki semangat yang sama untuk membuat UMKM Kalsel naik kelas melalui upaya perlindungan kekayaan intelektual dan badan hukum perseroan perorangan.
“Salah satu yang menjadi atensi kita pada Tahun 2023 yang merupakan Tahun Merek ini yakni mendorong perkembangan UMKM Kalsel untuk naik kelas dengan program One Brand One Village serta pendirian badan hukum Perseroan Perorangan. Ini menjadi komitmen kami dalam memberikan perlindungan hukum bagi UMKM Kalsel,” ucap Faisol.
Terkait percepatan dalam upaya pendampingan UMKM Kalsel untuk naik Kelas, Ngatirah selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga menyampaikan terkait rencana agenda Mobile Intellectual Property Clinic yang akan digelar pada 13-15 Juni 2023 sebagai bentuk pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual.
Pada kesempatan ini Kadivmin juga melakukan audiensi terkait e-katalog sektoral sebagai bentuk komitmen penggunaan produk dalam negeri, Kadivpas mengaudiensikan program pembinaan kerajinan WBP di Lapas/Rutan serta Kadivim menyampaikan terkait Keimigrasian Kalsel. (JID)
